In
HUT HIMASYLVA PC-UNRAM YANG KE - 14 "TIME TRAVEL FOR OUR MEMORIES OF FORESTER"
Posted on Jumat, 15 April 2022
 |
| Gambar : kompas.com |
Mangrove merupakan ekosisitem yang produktif di kawasan pesisir sebagai penghubung antara daratan dan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan mangrove memiliki fungsi Ekonomi, Bilologi dan Ekologi. Salah satu fungsi ekologi hutan mangrove adalah sebagai penyerap dan penyimpan karbon. Hutan mangrove terkenal karena kemampuannya yang besar untuk menyerap dan menyimpan CO2 dari atmosfer, CO2 merupakan salah satu jenis gas rumah kaca utama yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Kemampuan hutan mangrove dalam menyerap CO2 di atmosfer empat kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan hutan tropis.
Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki luas eksosistem mangrove 10.667,19 ha dan dibagi menjadi dua bagian yaitu di dalam kawasan hutan dan diluar kawasan hutan. Luas eksosistem mangrove di dalam kawasan dibagi menjadi dua yaitu 3.212,63 ha dalam keadaan kritis dan 358,57 ha dalam keadaan tidak kritis, sedangkan diluar kawasan hutan 10.574,80 ha dalam keadaan kritis dan 3.216,40 ha dalam keadaan tidak kritis (Anderson, 2021). Ekosistem mangrove terus mangalami kerusakan hal ini dapat dilihat dari perbandingan luasan lahan kritis dengan tidak kritis. Penyebab utama kerusakan hutan mangrove adalah faktor sosial ekonomi masyarakat,dengan banyaknya aktivitas yang dapat menekan pertumbuhan hutan mangrove, salah satunya adalah konversi ekosistem mangrove.
 |
| Gambar : dlh.buleleng.go.id |
Dampak yang timbul akibat konversi ekosistem mangrove adalah terjadinya erosi garis pantai dan sempadan sungai, sedimentasi, pencemaran, terjadinya intrusi air laut berkurangnya fungsi ekologi dan secara langsung akan mempengaruhi fungsi ekonomi dengan berkurangnya jumlah tangkapan nelayan. Implikasi pada sosial ekonomi adalah ketahanan pangan menjadi rawan dan tingginya perpindahan penduduk untuk mencari sumber mata pencaharian lainnya serta simpanan karbon yang telah diserap sebelumnya dapat dilepas ke atmosfer ketika terjadi konversi.
Konversi mangrove menjadi tambak telah terbukti menjadi kontributor yang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, berpotensi melepaskan rata-rata 120 Mg emisi CO2 hektar per tahun. Faktor penyebab utama konversi hutan mangrove menjadi tambak di wilayah pesisir adalah tingginya kebutuhan ekonomi dan kurangnya kesadaran kepentingan ekologis serta kepedulian masyarakat akan dampak lingkungan. Dengan demikian, mencegah hilangnya mangrove dan restorasi menanam bakau adalah strategi berharga untuk mitigasi perubahan iklim.
 |
| Gambar : forestact.com |
Ada yang berasumsi bahwa pengelolaan hutan yang lestari diperlukan berbagai pedoman manajemen hutan lestari dan ada juga yang berasumsi bahwa pengelolaan hutan lestari bukan soal pengetahuan terkait pengelolaan hutan akan tetapi lemahnya kepastian usaha dan tingginya biaya transaksi. Oleh sebab itu mari kita lihat lima mitos pengelolaan hutan lestari menutur Prof.Haka.
Mitos Pertama:
Hutan akan lestari jika permintaan kayu tidak lebih tinggi dari pasokannya.
 |
| Gambar : ekonomi.bisnis.com |
Kebijakan untuk mendukung mitos ini adalah restrukturisasi industri kayu. Logikanya sederhana: jika permintaan terhadap kayu tinggi, akan banyak pembalakan liar. Logika ini menanggalkan logika lain bahwa permintaan tinggi membuat harga kayu jadi tinggi, sehingga mendorong orang untuk giat menanam pohon. Di Jawa, faktanya berjalan sesuai logika kedua. Maka, penyebab hutan rusak dan pembalakan liar bukan karena tingginya permintaan terhadap kayu, tapi perlindungan terhadap hak atas hutan dan lahan yang lemah. Penebangan menjadi ilegal karena adanya ketimpangan akan hak mengelola hutan.
Mitos Kedua:
Untuk mengurangi tekanan kepada hutan alam maka perlu hutan tanaman.
 |
| Gambar : rimbawan.com |
Kenyataannya terbalik. Hutan tanaman yang mendapat subsidi dari dana reboisasi tidak menjadi substitusi kayu hutan alam. Hutan produksi justru jadi jalan keluar bagi pengusaha HPH yang hutannya tak lagi produktif akibat nilainya terus turun. Di sini problemnya adalah tata kelola yang buruk.
Mitos Ketiga:
Untuk menaikkan nilai tambah kayu bulat, ekspor log dilarang.
 |
| Gambar : pixabay.com |
Mitos ini berangkat dari asumsi bahwa bahan baku yang murah akan naik jika diolah sebelum dijual. Anggapan ini melupakan satu hal bahwa barang yang murah cenderung dibuang. Akibatnya, yang marak adalah industri pengolahan kayu konvensional. Harga murah tak menjadi insentif kita membangun hutan yang bagus.
Mitos Keempat:
Membangun hutan tak perlu memakai modal sosial.
 |
| Gambar : forestact.com |
Sebelum memakai swakelola, penopang kegiatan rehabilitasi hutan, seperti bibit, memakai tender. Akibatnya, pekerjaan profesional ini berubah menjadi administratif yang tak memerlukan pemetaan sosial masyarakat yang menjadi subjek utama rehabilitasi hutan. Dalam tender, yang penting administrasi beres, bukan menyelesaikan problem sosial di masyarakat. Peraturan pun dibuat dengan administratif, bukan solusi yang berangkat dari problem pendekatan lapangan bahwa perambahan akibat adanya nilai ekonomi hutan membuat hutan jadi gundul. Sayangnya, asumsi seperti ini masih mewarnai kebijakan maupun implementasinya hingga kini.
Mitos Kelima:
Jika peraturan berubah, kondisi lapangan juga berubah.
 |
| Gambar : kangdede.com |
Faktanya, peraturan hanya menyediakan ruang. batasan, atau peluang melakukan tindakan. Agar bisa berjalan, peraturan harus disertai dukungan kelembagaan serta legitimasi pelaksana yang mendapat dukungan masyarakat. Dalam pandangan ekonomi institusional, peraturan tidak mengikuti "dogma hukum" bahwa semua orang harus mengerti dan harus menjalankannya, tetapi berjalan di suatu arena dalam pengaruh aktor, pengetahuan, informasi maupun Jaringan. Karena itu, pelaksanaan aturan akan berbeda di arena yang berbeda.
Dari lima mitos itu kita bisa mengangguk pada kesimpulan Hensbergen (2018) bahwa sektor kehutanan terpuruk karena kita menaruh porsi yang kecil menyelesaikan problem kelembagaan sehingga lembaga kehutanan kekurangan staf yang bekerja efektif, termasuk dalam evaluasi dan pengawasan konsesi. Lemahnya tata kelola ini membuka peluang lahirnya perusahaan yang mengabaikan etika, melahirkan korupsi, serta gagalnya pemerintah memungut kewajiban konsesi. Karena itu kapasitas lembaga dan aparatur negara jauh lebih menentukan dalam mewujudkan manajemen hutan lestari dari pada aturan-aturan yang menopangnya.
Langganan:
Postingan
(
Atom
)
